kimono

kimono

Kimono (着物）secara harafiah berarti sesuatu yang dipakai (ki=memakai, mono=barang). Pakaian ini dikenali oleh semua orang di kancah internasional. Walaupun kimono merupakan pakaian sehari-hari orang Jepang pada zaman dahulu, karena adanya impor pakaian barat pada masa Meiji, kimono tidak lagi digunakan sebagai baju sehari-hari. Kimono kini hanya dipakai dalam acara-acara tertentu seperti pernikahan, upacara teh, acara tradisional formal, maupun upacara pemakaman. Pada zaman sekarang, kimono berbentuk seperti huruf "T", mirip mantel berlengan panjang dan berkerah. Panjang kimono dibuat hingga ke pergelangan kaki. Wanita mengenakan kimono berbentuk baju terusan, sementara pria mengenakan kimono berbentuk setelan. Kerah bagian kanan harus berada di bawah kerah bagian kiri. Sabuk kain yang disebut obi dililitkan di bagian perut/pinggang, dan diikat di bagian punggung. Alas kaki sewaktu mengenakan kimono adalah zōri atau geta.
Kimono sekarang ini lebih sering dikenakan wanita pada kesempatan istimewa. Wanita yang belum menikah mengenakan sejenis kimono yang disebut furisode.[1] Ciri khas furisode adalah lengan yang lebarnya hampir menyentuh lantai. Perempuan yang genap berusia 20 tahun mengenakan furisode untuk menghadiri seijin shiki. Pria mengenakan kimono pada pesta pernikahan, upacara minum teh, dan acara formal lainnya. Ketika tampil di luar arena sumo, pesumo profesional diharuskan mengenakan kimono.[2] Anak-anak mengenakan kimono ketika menghadiri perayaan Shichi-Go-San. Selain itu, kimono dikenakan pekerja bidang industri jasa dan pariwisata, pelayan wanita rumah makan tradisional (ryōtei) dan pegawai penginapan tradisional (ryokan).
Pakaian pengantin wanita tradisional Jepang (hanayome ishō) terdiri dari furisode dan uchikake (mantel yang dikenakan di atas furisode). Furisode untuk pengantin wanita berbeda dari furisode untuk wanita muda yang belum menikah. Bahan untuk furisode pengantin diberi motif yang dipercaya mengundang keberuntungan, seperti gambar burung jenjang. Warna furisode pengantin juga lebih cerah dibandingkan furisode biasa. Shiromuku adalah sebutan untuk baju pengantin wanita tradisional berupa furisode berwarna putih bersih dengan motif tenunan yang juga berwarna putih.
Sebagai pembeda dari pakaian Barat (yōfuku) yang dikenal sejak zaman Meiji, orang Jepang menyebut pakaian tradisional Jepang sebagai wafuku (和服?, pakaian Jepang). Sebelum dikenalnya pakaian Barat, semua pakaian yang dipakai orang Jepang disebut kimono. Sebutan lain untuk kimono aadalah gofuku (呉服?). Istilah gofuku mulanya dipakai untuk menyebut pakaian orang negara Dong Wu (bahasa Jepang : negara Go) yang tiba di Jepang dari daratan Cina.
1. Yukata kimono  musim panas

Yukata (浴衣?, baju sesudah mandi) adalah jenis kimono yang dibuat dari bahan kain katun tipis tanpa pelapis. Dibuat dari kain yang mudah dilewati angin, yukata dipakai agar badan menjadi sejuk di sore hari atau sesudah mandi malam berendam dengan air panas.Menurut urutan tingkat formalitas, yukata adalah kimono nonformal yang dipakai pria dan wanita pada kesempatan santai di musim panas, misalnya sewaktu melihat pesta kembang api, matsuri (ennichi), atau menari pada perayaan obon. Yukata dapat dipakai siapa saja tanpa mengenal status, wanita sudah menikah atau belum menikah.Musim panas berarti musim pesta kembang api dan matsuri di Jepang. Jika terlihat orang memakai yukata, berarti tidak jauh dari tempat itu ada matsuri atau pesta kembang api.


2. Furisode yukata yang melambangkan ke dewasaan

Furisode (振袖?) adalah kimono berlengan lebar yang dikenakan wanita muda yang belum menikah. Dibuat dari bahan berwarna cerah, motif kain berupa bunga dan tanaman, keindahan musim, binatang, atau burung yang digambar dengan tangan memakai teknik yuzen. Kain bisa bertambah mewah dengan tambahan bordiran benang emas.Bukaan di bagian lengan kimono yang berdekatan dengan ketiak disebut furiyatsuguchi (振八つ口?). Bukaan tersebut sengaja tidak dijahit hingga membentuk kantong lengan baju yang disebut tamoto (袂?) hingga ke bagian ujung lengan kimono. Lebar tamoto pada furisode bisa
mencapai 114 cm atau menjuntai hingga sekitar pergelangan kaki.Menurut urutan tingkat formalitas, furisode adalah kimono paling formal setara dengan kurotomesode, irotomesode, dan homongi. Furisode dikenakan sebagai pakaian terbaik untuk pesta perkawinan (ketika hadir sebagai tamu atau sebagai baju pengantin wanita), miai, dan upacara resmi, seperti seijin shiki, wisuda, atau resepsi sesudah wisuda (shaonkai).Alas kaki untuk furisode adalah zōri berhak tinggi.

3. Homongi 

Homongi (訪問着 Hōmon-gi?) adalah salah satu jenis kimono formal untuk wanita yang menikah atau belum menikah. Menurut urutan tingkat formalitas, homongi berada setingkat di bawah irotomesode.
Dikenakan bersama fukuro obi, homongi dipakai sewaktu diundang ke pesta pernikahan yang bukan diadakan sanak keluarga, upacara minum teh, merayakan tahun baru, dan pesta-pesta.[1] Sewaktu membeli kimono, pemakai bisa memesan lebar lengan kimono sesuai keinginan. Wanita yang belum menikah memakai homongi dengan bagian lengan yang lebih lebar.
Ciri khas homongi disebut eba (絵羽?) yakni corak kain yang saling tepat bertemu di perpotongan kain (bagian jahitan kimono).[1] Bila sehelai homongi dibeberkan, maka corak kain akan membentuk sebuah gambar utuh. Homongi dibuat dari bahan (tanmono) warna putih polos. Setelah bahan dipotong sesuai ukuran tubuh pemakai, kain dijelujur untuk membuat kimono sementara. Corak kain dilukis pada permukaan kain dengan memperhatikan letak perpotongan kain. Setelah kain selesai dilukis, jahitan sementara dibuka, dan proses pencelupan kain dimulai. Setelah pencelupan selesai, kain dijahit kembali sebelum diserahkan kepada pemesan. Corak yang saling bertemu di perpotongan kain merupakan perbedaan mencolok antara homongi dan tsukesage.



accounts.google.com
https://id.wikipedia.org/wiki/Yukata
https://id.wikipedia.org/wiki/Furisode
https://id.wikipedia.org/wiki/Homongi

Musim gugur

Musim Gugur

   Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 6.852 pulau yang terbentang dari utara ke selatan dengan empat pulau terbesar bernama Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang memiliki empat musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hampir sepanjang tahun, Jepang diisi dengan berbagai macam festival dan kegiatan seru penuh warna dalam setiap musimnya.
Masyarakat Jepang mulai gemar memandang dan memetik daun momiji sebagai rekreasi sekitar pertengahan zaman Edo (tahun 1716 – 1789). Akan tetapi, budaya menikmati momiji ternyata juga tercatat dalam Manyoshu yang merupakan wakashu (kumpulan puisi Jepang) tertua. Dari sini muncul berbagai teori mengenai asal usul momijigari. Kata gari (berburu) pada momijigari awalnya digunakan untuk menyebut kegiatan berburu hewan liar seperti babi hutan, burung dan sebagainya. Kemudian gari juga digunakan saat mengumpulkan rumput liar, buah-buahan, jamur dan sebagainya di gunung. Para bangsawan yang semula tidak punya kebiasaan berburu mulai menikmati keindahan momiji, lalu mengibaratkannya sebagai perburuan yang disebut momijigari.
Zaman dahulu, ada monster bernama Momiji yang menyerang penduduk kampung di Gunung Togakushi, Nagano. Kaisar saat itu memerintahkan pengusiran monster Momiji. Beberapa wilayah di Jepang mengganggapnya sebagai asal usul istilah momijigari. Cerita ini juga dipentaskan dalam seni drama tradisional Jepang noh maupun kabuki dengan lakon berjudul “Momijigari”.
Momijigari dilakukan saat musim gugur. Daun pohon ginkgo dan maple secara perlahan-lahan akan berubah warna seiring dengan menurunnya suhu dan memendeknya waktu matahari bersinar. Pepohonan ginkgo dan maple berubah warna menjadi merah atau kuning secara serentak ketika suhu siang hari mencapai 5°C. Perubahan ini dimulai dari wilayah Jepang bagian utara menuju selatan, semakin tinggi tempatnya maka pohon ginkgo dan maple akan lebih cepat berubah warna.
Untuk wilayah Kyushu, Chugoku, dan Shikoku di Jepang bagian selatan bisa menikmati momijigari mulai akhir Oktober sampai akhir November. Wilayah Kansai, Chubu, Kanto, Koshietsu (Yamanashi, Nagano, Niigata) dari awal Oktober sampai awal Desember. Sementara itu, Hokkaido dan wilayah Tohoku yang terletak di bagian utara sudah bisa menikmati momijigari pada awal September sampai awal November. Waktu terbaik untuk momijigari tergantung dari masing-masing wilayah tersebut dan suhu pada tahun itu.
Berikut Ini jadwal musim gugur di Jepang 2016.
Area
Prediksi

Hokkaido
Akhir September-akhir Oktober

Tohoku
Awal Oktober-awal November

Kanto
Akhir Oktober-awal Desember

Chubu
Akhir Oktober-awal Desember

Kansai
Awal November-awal Desember

Chugoku
Awal November-akhir November

Shikoku
Pertengahan November-awal Desember

Kyushu
Awal November-akhir November

Iwate
Awal Oktober-akhir Oktober

Miyagi
Akhir Oktober-awal November

Kamakura
Akhir November-awal Desember

Aichi
Awal November-akhir November

Nagoya
Pertengahan November-awal Desember

Tokyo
Akhir November-awal Desember

Kyoto
Pertengahan November-awal Desember

Nikko
Awal Oktober-pertengahan November

Nara
Awal November-awal Desember

Osaka
Pertengahan November-awal Desember

Hakone
Awal November-akhir November

Miyajima
Awal November-akhir November

Sumber: Kyuhoshi
Ini adalah Perkiraan cuaca pada tahun 2016 dan kemungkinan perkiraan cuaca di tahun 2017 hampir sama.

FESTIVAL SAAT MUSIM GUGUR

[Romatisme Momiji]Warna-warni musim gugur di Jepang selalu mempesona.Satu momen yang wajib dinikmati saat musim gugur di Jepang adalah menyaksikan keindahan warna-warni daun maple di Jepang yang seringkali disebut momiji.aki1 Campuran warna kuning, merah, kecoklatan, oranye bersatu sehingga menghasilkan komposisi pemandangan alami yang luar biasa indah.Daya tarik Momiji membuat masyarakat lokal ataupun pendatang asing senang berkunjung ke Jepang menikmati pemandangan di area yang penuh dengan pohon maple yang berubah warnanya menjadi merah saat musim gugur.aki5Datanglah antara bulan September sampai November untuk melihat momiji di Jepang. [Festival Shichi Go San]Anda dapat menyaksikan anak-anak kecil Jepang yang berusia 3, 5, dan 7 tahun mengenakan pakaian tradisional Jepang di Festival Shichi Go San.7537532Festival ini diadakan setiap tanggal 15 Novembersaat musim gugur.Orangtua dari anak-anak kecil ini turut mendoakan anak-anak mereka di kuil agar tumbuh sehat dan keluarga turut bahagia. Ada perbedaan bagi anak laki-laki dan perempuan saat mengikuti Festival Shichi Go San.7533Khusus untuk anak laki-laki, yang berhak untuk diajak orangtuanya ke kuil mengikuti festival ini adalah yang berusia 3 dan 5 tahun.Sedangkan, untuk anak perempuan, hanya untuk yang berusia 5 dan 7 tahun.7534 Festival ini dirayakan berdasarakan kepercayaan orang Jepang, konon angka 3, 5, dan 7 adalah angka keberuntungan di Jepang.

Tempat yang harus di kunjungi di Musim Gugur

Oraise River (Aomori)

Diantara banyak objek wisata terkenal untuk menikmati pemandangan musim gugur di Aomori, salah satu yang paling terkenal adalah sungai gunung Oraise. lakukan perjalanan ke kota Aomori lalu pergi bertamasya ke aliran Oraise, anda dapat pergi melalui danau Towada, Hachimandaira, dan Tazawa dimana terdapat pemandangan musim gugur yang indah. Saat terbaik untuk mendapatkan pemandangan sempurna yakni dari awal hingga pertengahan bulan Oktober.

Yabakei (Oita)

Lokasi ini memiliki tempat wisata populer seperti Aodoumon dan Rakan Temple, kedua tempat tersebut juga dikenala sebagai tempat yang indah untuk menikmati pemandangan musim gugur di Jepang. waktu terbaik untuk mendapatkan pemandangan musim gugur di Yabakei yakni pada pertengahan bulan November.

Miyajima (Hiroshima)

Miyajima banyak dikenal dengan kue Momiji atau daun yang berguguran dan juga Momiji Dani (taman untuk pohon daun momiji) yang terdapat disana. Secara keseluruhan Miyajima terkenal sebagai tempat untuk menikmati keindahan musim gugur. Saat terbaik untuk mendapatkan pemandangan musim gugur di tempat ini yakni dari pertengahan hingga akhir November.

Nakafurano, Hokkaido

Lebih menyatu dengan alam, kamu bisa langsung terbang ke Hokkaido saat liburan musim gugur di Jepang, tempat paling indah untuk keajaiban alamnya. Terletak di Nakafurano, kamu bisa menemukan kebun terkenal bernama Tomita yang tidak hanya dikenal oleh warga seluruh Jepang, tapi juga mendunia hingga ke traveller mancanegara. Pemilik kebun ini selalu menanam bunga berhektar-hektar di musim apapun termasuk saat musim gugur datang di Jepang! Bermacam-macam jenis bunga pun mulai bermekaran tiap musimnya, warna yang muncul saat musim gugur pun pasti tidak kalah indahnya bila dibandingkan kuningnya bunga matahari saat musim panas.

Fuji, Shizuoka

Setelah menikmati bunga di Hokkaido, tempat terbaik lainnya untuk menikmati musim gugur di Jepang adalah gunung Fuji. Tentu saja tempat ini akan melengkapi rencana perjalananmu di Jepang saat liburan musim gugur karena tempat ini adalah tempat paling ikonik di Jepang yang wajib kamu kunjungi! Saat musim gugur, bunga sakura berwarna merah muda yang terang akan berubah menjadi pepohonan musim gugur yang indah berwarna merah, kuning, dan juga oranye. Di sekitar tempat ini kamu bisa menyaksikan keindahan gunung fuji yang sangat tinggi namun saat musim gugur sayangnya kita tidak direkomendasikan untuk mendaki gunung yang masih aktif tersebut karena udara dan juga angin yang terlalu berbahaya untuk pendaki. Selama berabad-abad tempat ini selalu menjadi tempat sakral di Jepang sekaligus tempat yang sangat dipuja keindahannya termasuk saat musim gugur datang menghiasi.

Sumber:
http://liburankejepang.com/2016/11/17/musim-gugur-september-november/
https://matcha-jp.com/id/2672
http://www.anibee.tv/news/id/fashion-lifestyle/5203/travel-7-rekomendasi-tempat-untuk-menikmati-indahnya-musim-gugur-di-jepang
http://noren-id.com/how-to-tips/how-to/2016/11/9750/

Sumber: http://s.webry.info

http://scienceblogs.com

https://www.jalan2kejepang.com/artikel/jadwal-musim-gugur-di-jepang-2016.html

Kyuhoshi

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Asas

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Istilah dalam Undang-Undang

• Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
• Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
• Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
• Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
• Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
• Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
• Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
• Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
• Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
• Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
• Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
• Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
• Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
• Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan.
• Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
• Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
• Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
• Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
• Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
• Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
• Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
• Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
• Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Konten

Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Beberapa materi yang diatur, antara lain:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
5. perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
   1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
   2. akses ilegal (Pasal 30);
   3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
   4. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
   5. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
   6. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);

Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran(Unpad) dan Universitas Indonesia(UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

Peraturan Pelaksana

Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah:

1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat 2);
2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 2);
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat 6);
4. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat 2);
5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat 3);
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat 2);
7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
8. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4);
9. Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40);

Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik

Dalam perjalanannya, poin no. 1-7 dijadikan satu peraturan pemerintah, dan juga sudah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ('PP PSTE'). Peraturan Pemerintah ini disusun sejak pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham awal tahun 2010. Kemudian dilakukan harmonisasi pertama, dan Menkumham menyerahkan hasilnya ke Menkominfo pada 30 April 2012. Menkominfo menyerahkan Naskah Akhir RPP ini ke Presiden pada 6 Juli 2012 dan ditetapkan menjadi PP 82 tahun 2012 pada 15 Oktober 2012. PP ini mengatur sistem elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik, sanksi administratif, tanggungjawab pidana serta perdata penyelenggara, sertifikasi, kontrak, dan tanda tangan elektronis, serta penawaran produk melalui sistem elektronik. (Aspek Hukum Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ronny, 2013)

Tata Cara Intersepsi

Poin nomor 8 tadinya sempat direncakan menjadi Peraturan Pemerintah tersendiri, akan tetapi koalisi masyarakat menggugat pasal ini ke Mahkamah Konstitusi tahun 2011. Mahkamah menyetujui serta mengharuskan Pasal ini dibuat Undang Undang tersendiri bukannya Peraturan Pemerintah karena intersepsi atau penyadapan membatasi sebagian hak asasi manusia yang menurut pasal 28J UUD 1945, harus berbentuk Undang Undang.

Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa RPP merupakan bentuk potensi intervensi Eksekutif terhadap lembaga penegak hukum, khususnya KPK, mengingat Pusat Intersepsi Nasional (PIN) dikelola dan dibentuk pemerintah, karena dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Catatan kritis ICW terhadap RPP tentang Penyadapan per 3 Desember 2009:

1. Pasal 4 ayat (4) teknis operasional pelaksanaan intersepsi dilaksanakan melalui Pusat Intersepsi Nasional.
2. Pasal 5 ayat (6) Hasil intersepsi rekaman informasi disampaikan secara rahasia kepada aparat penegak hukum melalui Pusat Intersepsi Nasional
3. Pasal 8 Sertifikasi alat dan perangkat diatur dalam Peraturan Menteri
4. Pasal 11 ayat (2) Dewan Intersepsi Nasional bertanggungjawab pada Presiden (tugas mengawasi pelaksanaan intersepsi di Polisi, Jaksa dan KPK)
5. Pasal 21 ayat (2) Sebelum PIN dibentuk, Menteri dapat membentuk tim audit independen
6. Pasal 21 ayat (6) Jika PIN sudah terbentuk, intersepsi yg dilakukan penegak hukum harus melalui PIN

Presiden dan dan jajarannya di kabinet akan menjadi orang-orang yang sulit atau mustahil disadap jika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi (Penyadapan) disahkan. Presiden berperan membentuk Pusat Intersepsi Nasional dan mengangkat Anggota Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. Selain itu ada enam instansi lain yang juga akan sulit disadap karena punya peran dominan bagi terlaksana atau tidaknya penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Enam instansi itu yaitu, Menkominfo, Jaksa Agung, Ketua PN Jakarta Pusat sampai Mahkamah Agung, Anggota PIN, Kapolri, dan Dewan Intersepsi Nasional. Kesulitan ini dapat berupa keputusan berlarut-larut atau infonya bocor. 

Pasca pembatalan pasal tersebut oleh MK, per 2015 Kemkominfo memprosesnya untuk membuat RUU TCI (Undang Undang Tata Cara Intersepsi). Meskipun RUU TCI ini tidak masuk dalam daftar longlist Program Legislasi Nasional 2015–2019, namun tidak menutup kemungkinan akan masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Sehingga pilihan pertama usulan dimasukkan dalam prakarsa DPR dengan dititipkan dalam pembahasan RUU KUHAP inisiatif DPR. Alternatif kedua didasarkan pada usulan pemerintah yang dilatari pertimbangan kondisi tertentu serta harus mendapatkan izin prakarasa dari Presiden.

Peran Pemerintah

Poin nomor 9 akan dijadikan Peraturan Pemerintah Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan TIK. Akan tetapi, per 2016 PP ini tidak kunjung dibuat.

Perdagangan Elektronis

Terbaru, Pemerintah sedang menggodok dasar hukum untuk perdagangan elektronis atau e-Commerce. Meskipun bukan amanat UU ITE, tetapi ini merupakan amanat UU Perdagangan (pasal 66 ayat 4) dan mengacu kepada UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu memang perkembangan e-Commerce yang tumbuh cepat membutuhkan dasar hukum dan melindungi konsumen, produsen dan para pemain e-Commerce. Pembuatan RPP tersebut diharmonisasi oleh kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Bank Indonesia serta Kementerian Perdagangan. Akan tetapi, meskipun naskah akademik RPP sudah beredar sejak tahun 2011, pengesahannya molor dan tidak ada perkembangan hingga terdengar kembali pasca boomingnya e-Commerce diawal tahun 2015 dimana Presiden dan Menteri sudah berganti. Menteri Kominfo Rudiantara menjanjikan Blueprint e-Commerce untuk meningkatkan pertumbuhan e-Commerce dan akan bersama Menteri Perdagangan untuk merumuskan aturan e-Commerce,

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Pencemaran Nama Baik

Pasal Pencemaran nama baik paling sering digugat ke MK. Terdapat dua kasus diawal UU ITE, yaitu PUTUSAN Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan pemohon bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”.

Penghinaan SARA

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan Judicial Review (uji materi) yang diajukan oleh pengacara Farhat Abbas. Farhat melakukan permohonan uji materi terhadap UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena terkena Pasal 28 ayat (2) gara-gara membuat pernyataan di media sosial twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Farhat dilaporkan ke Polda Metro tanggal 10 Januari 2013 oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. "MK menilai penyebaran informasi yang dilakukan dengan maksud menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan individu. Dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," jelas Arief, Hakim Konstitusi. Polisi akhirnya tidak meneruskan laporan kasus ini karena laporan telah dicabut dan Farhat telah berdamai.

Tata Cara Intersepsi

Terkait RPP Penyadapan, Meskipun Mahkamah Agung menganggap hal itu sah karena tidak bertentangan dengan UU, Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. "Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Konstitusi Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 24 Februari 2011. Majelis menyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, majelis berpendapat, penyadapan harus diatur oleh Undang-Undang.

Bukti Elektronis

Terbaru, dalam skandal "Papa Minta Saham" tahun atau Kasus PT Freeport Indonesia 2015 membuat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengajukan permohonan uji materi atas Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang Undang KPK. “Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE,” ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang sah. Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU KPK terkait alat bukti elektronik yang sah. Novanto menilai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengatur tentang alat bukti yang sah, serta siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan perekaman."Perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak yang terlibat dalam pembicaraan secara jelas melanggar hak privasi dari orang yang pembicaraanya direkam," kata dia. Sehingga, bukti rekaman itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal. Majelis hakim Ketua MK Arief Hidayat pun memberikan saran perbaikan permohonan, sebab tidak ada kedudukan hukum pemohon sebagai anggota DPR

Penegakan Hukum

Lembaga lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
3. ID-CERT - Indonesia Computer Emergency Response Team. ID-CERT didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk menangani insiden di internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari ITB)
4. ID-SIRTII/CC - Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-SIRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan mengasistensi lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta pelatihan^[16]
5. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) - Komunitas yang diberikan hak mengelola domain .id

Kontroversi

Kasus Prita Mulyasari

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Prita Mulyasari

Kasus ini merupakan pertama kalinya UU ITE menelan korban. Seorang Ibu Rumah Tangga didaerah Tangerang dituduh mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit Swasta tahun 2009. Hal itu disebabkan Ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah mailing list (milis) di internet. Tuntutan yang dirasa berlebihan membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial "KOIN UNTUK PRITA"

Kisruh Menteri dengan Blackberry

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengancam akan memblokir layanan akses Blackberry di Indonesia karena adanya akses porno. Rencana pemblokiran layanan BlackBerry di Indonesia itu kembali memanaskan suasana di Internet, khususnya jejaring sosial dan situs microblogging populer seperti Twitter. Pelanggan Research In Motion ramai-ramai memprotes rencana Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memblokir layanan itu.

Berikut delapan tuntutan yang disodorkan kepada RIM:

1. RIM agar menghormati & patuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008
2. RIM agar membuka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.
3. RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan pelanggan mereka yang WNI.
4. RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.
5. RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.
6. RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya.
7. RIM agar bangun server/ repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat lakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.

"Hanya saja, masyarakat malah menangkap lain, yaitu BBM bakal diblokir." Kata Ramadhan Pohan, Anggota Komisi I DPR. Hal ini mengakibatkan miskomunikasi kepada masyarakat yang belum mendapat penjelasan komprehensif tentang kebijakan atau tuntutan menteri itu."Hanya saja, yang jadi persoalan adalah penerimaan publik, Blackberry itu mau diblokir gara-gara ada konten porno yang tidak bisa dibendung. Padahal itu kan hanya salah satu poin tuntutan saja," kata Ramadhan.

Dari sejumlah tuntutan kepada RIM (Research in Motion, Perusahaan Induk dari Blackberry), ada sejumlah kesepakatan yang akan dijalankan. Namun, ada beberapa poin, yang menurutnya, tidak sesuai kesepakatan. Seperti Penanggungjawab Kantor Indonesia yang masih berkantor di Kanada. "Kami telah menyurati RIM. Intinya, mereka beroperasi di Indonesia tapi belum membangun infrastruktur atau server di Indonesia," kata Tifatul. "Sesuai UU ITE No.11/2008, penyelenggara telekomunikasi baik lokal maupun asing harus mendirikan server di Indonesia. Sama halnya dengan institusi internasional, bank Internasional. Posisinya sama dengan RIM. Bank internasional saja diwajibkan untuk membangun data center di sini," tandasnya.

Saat Menkominfo mengungkapkan rencana untuk memblokir layanan BlackBerry, 7 Januari lalu, pemerintah menyediakan waktu 2 minggu bagi Research In Motion untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Apabila setelah batas waktu yang ditentukan sudah terlewati dan konten pornografi masih bisa diakses lewat BlackBerry, maka pemerintah akan melarang RIM untuk menyediakan layanan browsing.“Hanya layanan browsing internet saja yang dilarang. Layanan seperti telepon, SMS, email, dan BlackBerry Messenger (BBM) tidak dilarang,” kata Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo.

Meski awalnya tindakan Tifatul dianggap mengancam keberadaan RIM di dalam negeri, nyatanya pihak RIM malah menyetujui persyaratan yang diajukan Tifatul. Tifatul berharap dengan adanya kantor RIM di Indonesia maka pemerintah bisa meminta social budget atau pajak dari perusahaan Kanada tersebut. Ini lantaran pengguna Blackberry telah mencapai 3 juta pelanggan saat ini. Dengan jumlah pelanggan sebesar itu, Tifatul menghitung, RIM bisa meraup keuntungan Rp 189 miliar per bulan dari pasar Indonesia tanpa membayar pajak. 

Pemblokiran Situs-Situs Internet

Diawal tahun 2015, Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 22 situs media Islam yang dianggap mengajarkan paham radikal, atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun tindakan ini, menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat. BNPT merekomendasikan pemblokiran situs islam berdasarkan surat Nomror 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemenkominfo (Trust Positif). Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen (Pol) Arief Dharmawan mengatakan, konten situs tersebut memuat tulisan yang menghasut dan menyebar kebencian.

Berdasarkan laporan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 soal penanganan situs internet bermuatan negatif, maka Kominfo pun memblokir situs yang diajukan. Merujuk Pasal 1 Permen tersebut, pemblokiran situs adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses."Dari 26 situs yang diajukan, kami memblokir 22 karena yang lain ada yang mati, tidak aktif dan sudah ditutup," ujar Ismail, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo.

Pemblokiran ini dinilai sejumlah pihak telah membelenggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, situs bermuatan terorisme saat ini memang sulit dilacak, berbeda dengan situs porno yang menggunakan kata kunci populer. Peneliti Setara Institute berkata dugaan terhadap 22 situs penyebar ajaran radikal seharusnya diuji melalui proses peradilan. Ia menuturkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik misalnya, menyediakan ruang untuk memidanakan pengelola situs yang menyebarkan kebencian. Aturan yang dimaksud merupakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pasal itu melarang setiap orang menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan antarindividu atau kelompok berdasarkan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.

Atas kekisruhan ini, blokir itu dibuka dan sebagai solusi jangka panjang, Menkominfo membuat Tim Panel Ahli untuk menangani masalah pemblokiran situs ini. Sebelum situs diblokir, situs akan dinilai oleh Tim Panel yang terdiri dari multistakeholder dengan expertise masing-masing dan Tim ini dibagi 4 panel, yaitu: 1) Pornografi, Kekerasan Anak 2) SARA, Terorisme, Kebencian. 3) Narkoba, Investasi Ilegal, 4) Hak Kekayaan Intelektual. Rencananya kementerian bakal mengusulkan proses normalisasi 10 situs web Islam kepada Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian dari Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN)

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik